Mulai 1 Juli, Bangladesh meluncurkan peraturan baru untuk menekan aktivitas perjudian, termasuk sektor digital dan kasino fisik. RUU Pencegahan Perjudian yang baru ini menggantikan Undang-Undang Perjudian tahun 1867, yang dianggap sudah ketinggalan zaman dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Perhatian pada Perjudian Online
RUU tersebut dirancang oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, dengan masukan dari komite hukum parlemen. Meskipun ada dukungan yang luas di parlemen, ada juga kekhawatiran tentang penggunaan wewenang penegakan yang berlebihan yang dapat menyinggung hak-hak perorangan.
Pertentangan dan Isu
Anggota parlemen dari Partai Warga Negara Nasional, Akhter Hossen, memuji undang-undang ini tetapi mengingatkan kemungkinan polisi menyalahgunakan wewenang, seperti melakukan pencarian dan penyitaan tanpa izin pengadilan. Sementara dari Jamaat, Nazibur Rahman, memaparkan potensi bentrokan dengan prosedur pidana yang sudah ada.
Respon dari Pemerintah
Menteri Dalam Negeri menanggapi bahwa menunggu izin pengadilan dapat merugikan dengan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menghilangkan jejak. Ia juga menegaskan bahwa polisi sudah diberi kewenangan serupa oleh undang-undang lain.
Dukungan Pihak Oposisi
Pimpinan Oposisi, Nahid Islam, menunjukkan dukungan meskipun dengan sedikit kecewa karena usulan perubahan dari pihak oposisi tidak diterima. Dia menyerukan agar hak asasi manusia tetap terlindungi dalam pelaksanaan undang-undang ini.
Sanksi dan Definisi
Dengan undang-undang ini, pelaku perjudian bisa dipenjara maksimal 2 tahun dan didenda hingga Tk 200.000. Untuk perjudian online, hukuman bisa mencapai 5 tahun penjara dan denda Tk 1 crore. Sementara taruhan jarak jauh bisa dihukum hingga 7 tahun penjara dan denda Tk 5 crore.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Salahuddin Ahmed, saat mengenalkan RUU ini, mengungkap penggunaan media sosial, akun palsu, dan sistem pembayaran digital untuk perjudian dan kejahatan terkait. Hal ini membahayakan tatanan sosial dan ekonomi Bangladesh.
Klasifikasi Kegiatan Perjudian
Undang-undang baru ini mengelompokkan 24 kegiatan terkait perjudian, termasuk yang menggunakan teknologi modern. Tindakan ini diambil untuk menutup celah hukum dan memperkuat upaya penghapusan praktik perjudian ilegal. Melalui kebijakan ketat ini, Bangladesh berupaya melindungi masyarakatnya dari efek buruk perjudian, sembari tetap menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum.